aplawfirm


(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-K3X9B33');

Artikel Hukum

Artikel-artikel Hukum yang ada pada menu Artikel Hukum ini diperoleh dari kajian hukum Advokat pada Kantor Hukum Alamsyah, SH & Partners dari berbagai sumber. Artikel ini ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat yang buta hukum dan keingintahuan tentang hukum.

Semoga Bermanfaat.

admin

Kantor Hukum Alamsyah, SH & Partners

view:  full / summary

Menerima Uang Hasil "Penggelapan" Dapat Dijerat Hukum

Posted on September 20, 2019 at 11:55 PM

Suatu perbuatan memperkaya diri, menyalahgunakan wewenang atau jabatan dalam ranah pemerintahan, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 (“UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam ranah swasta, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan, yang diatur dalam ...

Read Full Post »

Kajian Hukum tentang Penyerobotan Tanah

Posted on August 10, 2019 at 8:05 AM

Sebagai salah satu aset yang sangat berharga, tanah atau properti sangat prospektif dalam bisnis atau investasi. Mengingat harganya relatif stabil dan cenderung terus naik dari tahun ke tahun, tak heran jika kebutuhan dan permintaan tanah akan terus meningkat. Maraknya kasus sengketa akibat penyerobotan tanah secara tidak sah membuat kita bertanya-tanya sebenarnya apa sih definisi dari penyerobotan tanah. Salah satu alasan mengapa penyerobotan tanah ba...

Read Full Post »

Jerat Hukum Bagi Advokat Gadungan

Posted on August 8, 2019 at 9:25 AM

Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2003, tentang Advokat (UU Advokat) Advokat adalah “orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang dipersyaratkan menurut Undang Undang.” Pasal 1, Ayat (1)

Adapun untuk dapat berprofesi sebagai advokat maka UU Advokat mengatur tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu:Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2003, tentang Advokat (UU Advokat) Advokat adalah “orang yang berprofesi memberi...

Read Full Post »

Equality Before The Law

Posted on July 25, 2019 at 4:25 AM

Salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu adalah equality before the law, merupakan prinsip yang dijamin konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi asas equality before the law dalam sistem peradilan pidana selama ini pada umumnya hanya berorientasi pada masyarakat sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perkara pidana baik sebagai saksi, pelaku maupun korban khususnya bagi mereka yang dikenakan statu...

Read Full Post »

Ancaman Pidana bagi Bagi masyarakat atau pengusaha yang melakukan pengeboran untuk mendapatkan air tanpa SIPA

Posted on July 18, 2019 at 3:55 AM

Penggunaan sumur bor merupakan salah satu alternatif  untuk memenuhi kebutuhan air . Karena pasa dasarnya persediaan air di tiap daerah itu sendiri tidak sama satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, ketersediaan air juga ditentukan oleh letak geografis titik sumber air tanah pada suatu daerah. 

Sumur yang dibor biasanya dibuat dengan menggunakan gaya putar atas-kepala, meja putar, atau mesin bor perkakas kabel, yang semuanya menggunakan batang bor yang diputar untuk m...

Read Full Post »

Mengenal Tentang Pidana Denda

Posted on June 11, 2019 at 10:10 PM

ADA PANDANGAN yang mengatakan bahwa dengan memberikan hukuman berat dan menjebloskan pelaku tindak pidana ke penjara akan memberi efek jera. Pandangan ini masih dianut dalam hukum positif Indonesia, sehingga membuat penjara-penjara di Indonesia menjadi penuh bahkan cenderung over-capacity. jika dicermati pidana penjara justru memberikan beban kepada rakyat melalui pungutan pajak untuk membiayai operasional penjara. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan, karena tidak seharusnya uang ...

Read Full Post »

Aturan Hukum Tentang Pemerasan Dengan Pengancaman

Posted on June 5, 2019 at 2:55 PM

Dalam KUHP Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman diatur pada Bab XXIII, Pasal 368 sampai dengan Pasal 371, tindak pidana pemerasan ada yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran nama baik. Pemerasan dalam KUHP diartikan sebagai perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau bahkan ancaman pencemaran baik terhadap seseorang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, agar orang tersebut memberikan barang miliknya, atau juga agar menghapu...

Read Full Post »

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Posted on May 6, 2019 at 1:20 PM

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat luas tetapi pada intinya KDRT adalah suatu tindakan kekerasan menyebabkan timbul penderitaan pisik dan non pisik terhadap isteri dan anak. Penderitaan akan menimbulkan kesengsaraan yang lama, dan hal ini dialami oleh perempuan yang berstatus isteri dan anak-anak serta keluarga.

Filosofi perlindungan atas penghapusan KDRT diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

...
Read Full Post »

Sanksi Hukum Penyerobotan Tanah

Posted on March 21, 2019 at 7:10 AM

Sebagai salah satu aset yang sangat berharga, tanah atau properti sangat prospektif dalam bisnis atau investasi. Mengingat harganya relatif stabil dan cenderung terus naik dari tahun ke tahun, tak heran jika kebutuhan dan permintaan tanah akan terus meningkat. Maraknya kasus sengketa akibat penyerobotan tanah yang banyak terjadi adalah karena kurangnya sosialisasi serta pengetahuan masyarakat mengenai aspek hukum mengenai tindakan penyerobotan tanah.

Menurut KBBI, penyerobotan ...

Read Full Post »

Aturan Hukum Tentang Pinjaman Online

Posted on March 13, 2019 at 12:35 PM

Perkembangan informasi teknologi telah menyentuh industri keuangan indonesia membuat suatu inovasi besar di dunia finansial, dimana sekarang dimungkinkan terjadinya proses pinjam meminjam uang yang berbeda dari aturan konvensional pada umumnya. Peminjam dan pemberi pinjaman tak perlu lagi bertatap muka langsung dalam transaksi dan proses pemberian pinjamannya. Pinjaman berbasis tek­nologi sis­tem infor­masi atau lebih sering di­se­but dengan ‘Pin­jaman Onli...

Read Full Post »

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum

Posted on March 12, 2019 at 8:10 AM

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat angka 1 dan 2 adalah syarat subyektif, sedangkan syarat angka 3 dan 4 adalah syarat obyektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapa tdibatalkan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut. Perjanjian dengan sendirinya tetap mengikat...

Read Full Post »

Antara Wanprestasi atau Tindak Pidana Penipuan dalam suatu Perjanjian

Posted on February 25, 2019 at 6:40 AM

Apakah suatu kasus itu dapat disebut wanprestasi atau penipuan dalam suatu perjanjian?

ada 2  indikator yang bersifat kumulatif  untuk membedakan hal tersebut yaitu:

1. Waktu Perbuatan

Karakteristik wanprestasi dan penipuan berakar pada hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak selalu “ didahului “ atau “ diawali ” dengan hubungan hukum berupa perjanjian. Letak batasan antara wanprestasi dan penipuan dalam konteks perjanjian pad...

Read Full Post »

Perbedaan Pelanggaran dengan Tipiring dalam Hukum Pidana

Posted on February 10, 2019 at 6:20 AM

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan pelanggaran merupakan perbuatan hukum yang tergolong sebagai perbuatan hukum dengan lama waktu yang relatif singkat dan denda yang ringan, Kriteria Tipiring dengan pelanggaran pun hampir mirip, lalu apa perbedaan antara Pelanggaran dengan Tipiring? 

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia juga memberikan perbedaan antara pelanggaran dengan Tipiring. Beliau menyampaikan bahwa keikutsertaan dan pembantuan seseorang...

Read Full Post »

Perdamaian Dalam Perkara Pidana

Posted on January 6, 2019 at 9:50 PM

Perdamaian Dalam Perkara Pidana

Dalam perkara pidana, perdamaian tidaklah menghapus daripada perbuatan pidana, Perdamaian hanya sebatas memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada hakim. Kebanyakan selama ini yang menjembatani perdamaian dalam perkara pidana adalah Polisi dengan membuatkan akta perdamaian yang disepakati oleh para pihak dan selanjutnya untuk dijalankan sesuai dengan kesepakatannya.

 

Dalam perkara pidana sejauh mungkin bahwa...

Read Full Post »

4 Pasal Jerat Pelaku Menjaminkan Sertifikat Orang Lain Tanpa Seiziin Pemegang Hak

Posted on December 8, 2018 at 3:05 PM

"Si B meminjaman sertifikat hak atas tanahnya kepada si A untuk membantu menjual tanah milik si B, namun ternyata si A malah menjaminkannya tanpa sepengetahuan si B"


4 Pasal Jerat Pelaku Menjaminkan Sertifikat Orang Lain Tanpa Seiziin Pemegang Hak


Pasal 378 KUHP tentang Penipuan

Peminjaman sertifikat hak atas tanah dengan dalih untuk membantu menjual tanah, namun ternyata malah menjaminkannya, dapat diduga merupakan tindak ...

Read Full Post »

3 Cara Pembagian Warisan di Indonesia

Posted on November 10, 2018 at 2:55 AM

Ada 3 (tiga) cara pembagian harta warisan kepada ahli waris yang umumnya dipakai di Indonesia, yaitu :

1. Secara adat

2. Secara Hukum Islam

3. Secara Hukum Perdata.

Harta warisan bisa menjadi masalah besar di keluarga jika pembagiannya dirasa tidak adil. Pembagian harta warisan secara tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku pun patut dilakukan. Ini untuk meminimalkan kemungkinan persengketaan antar anggota keluarga di masa mendatang.

 

Sebelum memb...

Read Full Post »

Tentang Pemberian Kuasa

Posted on September 11, 2018 at 9:40 AM

Pada dasarnya perjanjian pemberian kuasa atau yang disebut juga dengan Lastgeving. Lastgeving ini sendiri telah diatur di dalam Pasal 1792 Sampai dengan Pasal 1818 KUHPerdata, Sedangkan didalam NBW Belanda, Lastgeving ini diatur pada Artikel 1829. Pengertian perjanjian Pemberian Kuasa adalah perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa ( Pasal 1792 KUHPerdata ).

Ciri - Ciri dari perj...

Read Full Post »

Menyebarluaskan Perbuatan Pidana Hasil Rekaman CCTV berpotensi dilaporkan Pencemaran Nama Baik

Posted on August 8, 2018 at 9:05 AM

Closed Circuit Teleision (“CCTV”) diartikan sebagai perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya. pada dasarnya CCTV termasuk sebagai alat bukti elektronik. Hal ini dituliskan dalam artikel Video sebagai Bukti Permulaan untuk Menetapkan Tersangka yang menyatakan kejadian yang terekam dalam CCTV bisa jadi alat bukti elektronik berupa video dalam bentuk originalnya, dibandingkan jika video itu dicetak (p...

Read Full Post »

Batasan usia anak dalam pertanggungjawaban secara pidana

Posted on June 11, 2018 at 8:55 PM

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana.

"Menyatakan frasa 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ...

Read Full Post »

Penerima dan Pemberi SUAP dapat dipidana

Posted on January 7, 2018 at 6:25 AM

Suap atau Gratifikasi adalah suatu bentuk tindak pidana korupsi. Bagi Penerima maupun Pemberi sama-sama dapat diancam hukuman Pidana. Menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”;), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 5 UU Tipikor

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat...

Read Full Post »

Rss_feed